TANGSEL — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menggelar audiensi dengan Pimpinan DPRD Kota Tangerang Selatan pada Kamis, 3 Juli 2025, di ruang rapat Komisi I DPRD.
Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan legislatif untuk membahas kolaborasi serta isu strategis daerah.
Dalam audiensi, BEM UMJ mengusulkan kerja sama jangka panjang melalui program Sekolah Legislatif Nasional serta menyampaikan berbagai isu krusial seperti pengelolaan sampah, dugaan korupsi di Dinas Lingkungan Hidup, dan polemik Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Mahasiswa juga membuka posko pengaduan SPMB dan meminta DPRD melibatkan mereka dalam pengawasan kebijakan publik.
Ketua DPRD Tangsel, Abdul Rasyid, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi dalam pembangunan.
Ia juga mendorong pelaksanaan Musrenbang Pemuda dan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda sebagai acuan kebijakan berbasis kebutuhan generasi muda.
Terkait lingkungan, DPRD menyoroti krisis kapasitas TPA Cipeucang dan pentingnya edukasi pemilahan sampah sejak dari sumber. Untuk pendidikan, masyarakat diajak mempertimbangkan sekolah swasta sebagai alternatif.
Wakil Ketua DPRD, M. Yusuf, menegaskan bahwa mahasiswa adalah mitra kritis dalam pembangunan. Ia menyatakan DPRD siap mendukung pengawasan ketat terhadap SPMB dan mendorong mahasiswa menginisiasi program nyata yang bisa dikolaborasikan bersama legislatif.
“Mahasiswa adalah mitra strategis, bukan objek politik. Peran kritis mereka penting untuk mendorong transparansi dan memastikan kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat,” pungkas politisi PKS ini. ©
