TANGSEL — Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan, H.M. Yusuf, Lc, mendorong Pemerintah Kota Tangsel membangun Rumah Pemotongan Hewan (RPH) milik pemerintah daerah.
Menurut dia, keberadaan RPH sendiri penting untuk memastikan pengawasan daging lebih terintegrasi dan berjalan satu pintu.
Hal itu disampaikan Yusuf dalam Rapat Kerja Pengawasan Semester II Tahun Anggaran 2025 bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangsel di Ruang Rapat Komisi II, Senin, (1/12/ 2025).
Yusuf menilai, tidak adanya RPH milik Pemkot selama ini membuat standar pemotongan hewan kurang seragam dan menyulitkan pengawasan. Ia menyebut persoalan tersebut sebagai pekerjaan rumah yang harus segera dijawab pemerintah kota.
Yusuf mengatakan, keberadaan RPH daerah bukan hanya menyangkut keamanan pangan, tetapi juga dapat membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saat kita punya RPH dengan regulasi dari Disperindag bahwa semua pedagang wajib melakukan pemotongan di RPH milik Pemda, tentu ada potensi PAD,” ucap Yusuf.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menekankan pentingnya jaminan halal dan higienis pada produk daging yang beredar di pasaran. Ia berharap RPH milik Pemkot dapat memastikan rantai pemotongan dan distribusi berjalan sesuai standar kesehatan.
Yusuf menilai kebutuhan itu semakin mendesak seiring bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya konsumsi daging di Tangsel. Ia meminta Disperindag menyusun langkah konkret agar pembangunan RPH dapat masuk dalam prioritas kebijakan daerah.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II Ricky Yuamda Bastian, Sekretaris Komisi II, serta jajaran anggota Komisi II DPRD Tangsel yang ikut memberikan catatan dan penguatan terkait urgensi pembangunan RPH daerah. ©
